Bulan Desember lalu, sebuah endemik
misterius muncul dari daratan China, kota Wuhan tepatnya. WHO mulai panik
karena penyebarannya yang sebegitu cepat meluas, negara-negara di belahan dunia
lain mulai membunyikan alarm siaga satu. Saat itu pemerintah Indonesia masih
saja ‘kekeuh’ dalam pendiriannya bahwa masyarakat Indonesia kebal virus ini.
WHO sampai berulang kali memperingatkan Indonesia untuk segera mempersiapkan
sedari dini, tapi, sekali lagi pemerintah Indonesia terlalu jemawa, menganggap
segalanya baik-baik saja. Bahkan saking jemawanya, pemerintah menyiapkan dana
72 Miliar untuk merangsang wisatawan asing mengunjungi Indonesia, membungkam
himbauan WHO dan berbagai pakar kesehatan dunia.
Bagai
petir di siang bolong, Senin 2 Maret 2020 Presiden Jokowi mengumumkan kasus
positif covid-19 pertama di Indonesia. Berbagai upaya dilakukan untuk
menenangkan masyarakat dan membatasi penyebarannya, sayang sudah terlambat.
Masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke atas panik luar biasa, memborong
berbagai bahan makanan untuk keluarganya, saling berebut membeli hand
sanitizer, alkohol dan masker seolah-olah itu adalah Tuhan.mereka yang baru.
Sekelumit oknum manusia memanfaatkannya untuk mengeruk keuntungan hasil dari menimbun
barang-barang. Sedangkan masyarakat tidak mampu hanya memandang heran akan
perilaku sesamanya tersebut.
Setelah
itu, pemerintah mulai serius dan terukur dalam membuat kebijakan-kebijakan yang
tepat sasaran menangani covid-19 seperti melakukan pembatasan diri, PSBB untuk
wilayah-wilayah tertentu, dan pemesanan ratusan ribu APD
serta obat-obatan untuk menekan jumlah peningkatan kasus covid-19. Sayangnya
hal itu malah dibarengi dengan kebebalan yang berpindah ke masyarakat, himbauan
untuk pembatasan diri hanya dianggap lelucon semata, work from home yang dilakukan pemerintah hanya menjadi ajang
liburan keluarga, tak heran hingga esai ini dibuat Kamis, 23 April 2020 kasus
positif covid-19 kian melonjak pesat hingga mencapai 7.775 kasus positif.
Seperti
hasil survei yang dirilis oleh Saiful
Mujani Research & Consulting 17 April yang lalu, dimana masyarakat
Indonesia menganggap pemerintah pusat paling lambat dalam penanganan covid-19
daripada pemerintah daerahnya masing-masing. Hal itu membuktikan bahwa
pemerintah Indonesia terlambat dan terlalu jemawa dalam mencegah dan
mempersiapkan sedari dini covid-19 masuk ke Indonesia. Namun, dalam survei
tersebut dijelaskan juga bahwa 20% warga Indonesia tidak sepakat perihal
kebijakan kegiatan keagamaan di rumah dan work
from home, tentu saja hal ini perlu menjadi perhatian khusus bersama, jika
hanya separuh saja dari angka tersebut yang benar-benar melanggar himbauan,
maka ada sekitar 20 juta masyarakat Indonesia yang berpotensi menjadi sumber
penyebaran virus covid-19. Angka yang sangat tinggi.
Terlalu naïf jika kita hanya menyalahkan
pemerintah atas semakin meluasnya penyebaran covid-19, karena pada nyatanya
masyarakat juga berperan signifikan atas permasalahan tersebut. Saling
menyalahkan dan berdebat untuk menentukan siapa yang paling salah apalagi
menjadikannya sebagai ajang saling menjatuhkan lawan politik, hanya akan
semakin membuat covid-19 tersenyum terbahak-bahak atas kemenangannya. Indonesia
saat ini hanya butuh gotong-royong seperti nenek moyang terdahulu, mari kita
berperan sesuai dengan kapasitas masing-masing, pemerintah pusat dan daerah senantiasa
bahu-membahu bekerja keras untuk membuat kebijakan yang paling efektif dan kita
sebagai masyarakat bertanggung jawab untuk melaksanakannya dengan baik dan
tertib. Jarak sosial kita boleh saja terhambat tapi jarak kemanusiaan harus
kian dirapatkan untuk memperkuat solidaritas, niscaya kita segera tersenyum
memenangkan peperangan.
Opini ini ikut serta dalam lomba opini covid-19 yang diselenggarakan oleh Kemendikbud
Komentar
Posting Komentar